Jakarta, HotFokus.com

Pelaku usaha logistik mengaku keberatan jika kebijakan pembatasan operasional kendaraan niaga atau truk jadi diimplemantasikan pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek). Mereka beralasan, tol Japek merupakan urat nadi utama distribusi logistik dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok sebagai penyokong lebih dari 70 persen perdagangan nasional, baik ekspor maupun impor.

“Perlu diingat, pembatasan di tol Cikampek itu dampaknya bukan hanya ke Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Karena rata-rata truk yang masuk tol ke Jakarta ini akan masuk ke Priok yang kita tahu menghandle sekitar 60-70 persen ekspor impor Indonesia,” ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldi Ilham Masita di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (24/8).

Zaldi menegaskan, dirinya menolak keras jika angkutan logistik selalu dijadikan kambing hitam ketika terjadi kemacetan. Di satu sisi, jika truk dibatasi melintas di tol Japek, moda angkutan lain seperti Kereta Api maupun Kapal Roro Jakarta-Surabaya, disebutnya belum mampu meng-cover kebutuhan angkutan logistik secara total.

“Option lain seperti Kereta Api, kita tau kapasitasnya sangat terbatas. Jalur laut seperti Jakarta-Surabaya itu juga jauh lebih mahal. Jadi memang option-optionnya susah. Maka itu kita mengharapkan untuk truk ini tidak ada pembatasan baik genap ganjil maupun jam operasi, karena dampaknya sangat besar,” paparnya.

Sebagai solusi terbaik, imbuh Zaldi, yang harusnya dibatasi operasionalnya oleh pemerintah adalah kendaaan pribadi. Selain tidak efektif, jika dilihat dari manfaatnya, angkutan logistiklah yang seharusnya jauh lebih diprioritaskan ketimbang kendaraan pribadi. “Kita harapkan sebagai prioritas utama yang diatur itu kendaraan pribadi, bukan truk,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, polemik terkait pembatasan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek ini mencuat paska kemacetan parah kerap terjadi pada ruas tol itu lantaran saat ini sedang ada tiga proyek besar yang bekerja pada ruas tol Jakarta-Cikampek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sempat melempar wacana untuk memberlakukan sistem pembatasan nomor polisi Ganjil-Genap bagi kendaraan yang ingin melintas pada ruas tol tersebut. Namun demikian, usulan ini sempat ditolak oleh pihak operator tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang lebih menginginkan pembatasan angkutan truk ketimpang sistem operasi Ganjil-Ganap. (SNU)