Jakarta, hotfokus.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, hngga saat ini aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total aset masyarakat ada sekitar 126 juta aset yang harus disertifikasi.

“Sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan,” kata Sofyan dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8) malam.

Dengan gencarnya sertifikasi lahan, dia berharap, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen akan semakin meningkat. “Apalagi masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset ini,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.

“Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Sofyan, Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan tujuh juta sertifikasi lahan pada 2018.

“Namun Pemerintah akan memprioritaskan akses pada masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, yang masih bermasalah mengenai legalitas asetnya,” katanaya.(RAL)