Jakarta, hotfokus – Mungkinkah terjadi balas dendam politik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Program unggulan pemenang Pilkada tersebut hanya sebagian kecil yang dimasukkan dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017. Itu pun tidak termasuk program unggulan keduanya seperti program rumah DP 0 persen, bedah rumah, KJP, dan KJS.

Alih-alih mengakomodir program Anies-Sandi yang dinilai pro warga DKI Jakarta, Gubernur Djarot Saiful Hidayat justru memperbesar anggaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan, nantinya yang menjalankan APBD-P DKI Jakarta adalah Anies-Sandi. Karena itu mestinya program keduanya diakomodir dalam APBD Perubahan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, hanya sedikit sekali program Anies-Sandi yang diakomodasi dalam APBD-P 2017. Sayangnya dia mengaku lupa detailnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan bahwa APBD-P 2017 merupakan kewenangan pemerintahan periode 2012-2017, saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018, yang sudah merupakan kewenangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Pembahasan RAPBD-P 2017 akan dimulai setelah Pemprov DKI menerima hasil audit BPK terhadap anggaran tahun 2016. ‎Dari hasil audit itu, akan diketahui berapa sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Silpa digunakan untuk menjalankan program usulan SKPD pada APBDP 2017.

Jika masih ada sisa, kata dia, Pemprov DKI terbuka untuk memfasilitasi program Anies-Sandi ke dalam APBD-P 2017.‎

“Jadi nanti diperhitungkan ada uang berapa nanti, ada usulan revisi berapa, dan sisanya berapa, itu nanti kami akan bahas secara terbuka,” ujar Saefullah.

Prabowo Soenirman mengatakan, saat ini pembahasan APBD-P 2017 DKI Jakarta masih di tingkat komisi DPRD. (kn)