Oleh :
Sofyano Zakaria
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik
PUSKEPI

Jalan Toll macet , itu bukanlah suatu hal yang aneh di negeri ini.
Jangankan macet total disaat ratusan ribu atau jutaan kendaraan masuk ke toll sebagaimana terjadi di masa “pulang mudik” lebaran dan hari besar lainnya.

Jalan toll dalam kota Jakarta saja nyaris tiap hari telah menjadi jalan berbayar yang tidak bebas hambatan , namun hal ini dianggap bukan hal yang “terlarang” oleh publik dan dianggap hal yang wajar saja. Maka “nikmatlah” pengelola jalan toll yang ada.

Diberitakan telah timbul korban meninggal terjadi disaat terjadinya kemacetan total di toll brebes jelang idul fitri 1437H.

Dan kemacetan di toll itu melahirkan “tuntutan” tanggung jawab yang ditujukan kepada Presiden.
Ini sebuah fenomena yang menarik .

Kasus brexit (brebes exit) yang justru harus dipertanyakan dan disorot adalah dimana peran Jonan sebagai menteri perbungan. Jonan nyaris tidak disoroti media dan elit masyarakat tertentu.

Elit masyarakat tertentu terkesan “sentimen” dan menyorot tanggung jawab jokowi sehingga brexit dinilai sebagai tanggung jawab presiden dan karenanya oleh pihak tertentu bahkan terdengar usulan untuk di makzulkan .

Para ahli hukum tentu akan saling silang pendapat tentang pemakzulan presiden itu . Sulit menemukan dasar hukum untuk pemakzulan itu dan jika pun ada itu akan dinilai terkesan dipaksakan.

Melihat kasus brexit ini saya mencoba menilai dengan objektif .
Menteri yg terkait dgn toll brebes khususnya yang terkait dengan pendapat pengoperasian brexit dimana peran dan keberadaannya ketika terjadinya kemacetan total itu? Dan yang utama apa solusi terobosan yang mereka lakukan.

Misalnya saja dalam mengatasi kehabisan bbm akibat macet total , pihak Pertamina pemasaran , jauh hari sebelum nya telah menyiapkan terobosan menyiapkan “marketing mobile” yang menjual bbm dalam kemasan kaleng dengan gunakan sepeda motor yang telah mendapat izin untuk dioperasikan khusus di jalan toll ketika terjadi macet total.
Hal semacam itulah yang membuktikan bahwa pertamina memang telah siap dengan solusi yang memang telah direncanakan dipersiapkan secara khusus.

Namun sebagai sesama bumn sayangnya pihak Jasa marga , kenapa tidak cerdas membuat solusi dan terobosan yang sama dengan pertamina pemasaran misalnya dengan menggratiskan saja toll fee brebes itu pada saat puncak kemacetan terjadi. Dan mengapa ini tidak dilakukan ?

Apakah untuk melakukan hal ini harus menunggu persetujuan presiden terlebih dahulu?

Disisi lain , Kemana Para pejabat Kemenhub yang terkait dengan operasional mudik lebaran . Dan mengapa belum terbit pernyataan dari menhub yang menjawab apa penyebab utama kemacetan di brexit . Publik juga bahkan tidak tahu bagaimana konsep dan strategi cara mengurai kemacetan itu .

Kita wajib berduka dan berempati jkka karena kemacetan tersebut sampai merenggut nyawa pengguna jalan toll.
Jika benar yang dibuktikan secara hukum telah terjadi kematian di toll brebes dan bisa dibuktikan apa lalu apa sikap dan tindakan pihak Polri dan juga sejauh mana media menyoroti.

Kita tahu untuk kasus terkait kemanusiaan banyak media yang peduli untuk menyoroti itu setidaknya media yang bebas dari pengaruh pihak tertentu yang “dekat” dengan penguasa akan mengeksposed kasus tersebut ke publik.

Kita sama sama tahu bahwa sebuah kejadian jika ditulis dan disorot dari “angle” tertentu maka itu akan jadi tulisan yg punya nilai jual . Dan semoga ini tidak terjadi untuk kasus kemacetan di toll brebes.

Kasus kemacetan di toll brebes terkesan telah menjadi “makanan” dari elit masyarakat tertentu dan juga”media” tertentu yang ditenggarai memang sedang menyorot “kelemahan” Jokowi sebagai Presiden.

Namun sayang nya , nyaris belum terdengar adanya desakan agar Menteri Perhubungan dan pengelola toll (jasa marga) harus bertanggung jawab terhadap kasus brexit khususnya jika kemacetan di toll tersebut adalah penyebab utama dari kematian yang terjadi yang dalam pemberitaan di media belum dijelaskan secara terang benderang penyebab utamanya.

Toll adalah jalan bebas hambatan namun dinegeri ini hal itu tidak terwujud . Jalan Toll dinegeri ini sejak dulu nyaris menjadi sebuah jalan yang untuk melewatinya wajib membayar namun konsumen tidak diberi hak untuk bebas dari hambatan macet khususnya.

Ini nyaris luput dari sorot publik dan alhirnya pengelola jalan toll terkesan tidak “berdosa” ketika ternyata jalan toll seperti di brebes harus macet total belasan jam lamanya.(s-zn)

Sumber Image : jateng.tribunnews.com